KAJIAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA PARTIUM PADA PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Kasus Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif)

Abstract

Asas Ultra Petita Partium merupakan sebuah asas dalam hukum perdata formil yang memberikan ketentuan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Namun dalam kondisi tertentu, asas ini dirasa menjadi penghalang untuk meraih keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini mengangkat isu hukum yaitu akibat perkara perceraian yang dalam gugatan perkaranya tidak mencantumkan perihal hak asuh anak sementara hakim terikat dengan adanya asas ultra petita partium. Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris. Berdasarkan keadaan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Kendal, perkara perceraian yang dikumulasikan dengan hak asuh anak prosentasenya tidak lebih dari 20%. Data tersebut menggambarkan bahwa kemungkinan tidak terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya sangat besar sebab status anak tersebut tidak terjamah oleh perlindungan hukum. Melihat kondisi di atas, asas ultra petita partium dirasa menjadi penghalang untuk mewujudkan perlindngan hukum bagi si anak. Untuk itulah peran hukum progresif dalam hal ini sangat dibutuhkan. Terdapat beberapa produk hukum termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan peluang bagi hukum progresif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya yaitu melalui kewenangan Ex Officio hakim.