PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN OBJEK FIDUSIA YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.Ketika seseorang melakukan suatu transaksi, maka pada saat itu juga para pihak yang terlibat sudah dihadapkan pada berbagai masalah hukum, seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tandatangan yang dibuat saat seseorang melakukan transaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut, sampai pada saat pembayarannya. Dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap objek jaminan fidusia dimaksud dilakukan secara paksa oleh Debt collector. Namun, dalam prakteknya masih banyak juga ditemukan suatu Lembaga Pembiayaan yang tidak mendaftarkan suatu objek jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maupun secara Elektronik (online). Hal tersebut juga dapat menciderai Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia atau dilakukan secara Elektronik (online). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapatkah jaminan dalam lembaga pembiayaan konsumen dikatakan sebagai jaminan fidusia apabila tidak dilakukan pendaftaran dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika lembaga pembiayaan menarik objek jaminan ditangan pihak ketiga tanpa melalui putusan hakim. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier, termasuk dalam bentuk peraturan, buku dan jurnal, serta kamus. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa legailtas perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat disebut sebagai fidusia karena benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penarikan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan secara langsung karena tidak memiliki titel eksekutorial yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lembaga pembiayaan selaku kreditur seharusnya dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk menegakkan aturan yang berlaku khususnya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.Selain itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya mengkaji dan mempelajari terlebih dahulu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan prosedur tentang penarikan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan agar dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat memiliki dasar hukum yang jelas atas suatu perkara yang ditanganinnya.