PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI JAWA TENGAH

Abstract

NKRI merupakan suatu negara kepulauan di Asia Tenggara, negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan lautyang memiliki potensi sumber daya perikananuntuk dimanfaatkan terutama Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi perikanan karena letaknya yang berdekatan dengan Samudera Hindia, namun pemanfaatan yang dilakukan belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan terdapat pihak tidak bertaanggungjawab yang melakukan Illegal, Unregulated, Unreported, Fishing / IUU Fishing (Pencurian ikan). Oleh karena hal tersebut Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk melindungi potensi perikanan Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengangkat masalah terkait penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terhadap penanggulangan tindak pidana illegal fishing di Jawa Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan data primer sebagai data utama. Dan data sekunder berupa buku dan peraturan hukum yang berkaitan. Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini digunakan prinsip-prinsip serta fungsi dan tujuan dari hukum pidana dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Jawa Tengah terhadap penanggulangan tindak pidana illegal fishing di Jawa Tengah belum dapat dilakukan dengan maksimal dikarenakan terdapat faktor-faktor yuridis maupun non yuridis yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana illegal fishing yang terjadi.