KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KORUPSI JUAL BELI JABATAN DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN

Abstract

Sejak berdiri pada tahun 2004hingga 2017,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menindak80 kepala daerah,baik bupati/wakil bupati maupun gubernur/wakilgubernur. Modus korupsi kepaladaerah tersebut beragam, mulai dari jualbeli jabatan, jualbeliperizinan pengelolaan sumberdaya alam,hingga penyelewengan danaBPJSKesehatan. Salah satu kepaladaerah yang ditangkapKPK karena Tindak pidana korupsi (tipikor)ialah SriHartini mantanBupati Klaten, tipikor yang dilakukan Sri Hartini berkaitan dengan praktik tipikor jual beli jabatan wilayah Kabupaten Klaten.Tipikor jual beli jabatan di wilayah Kabupaten Klaten terjadisecara masif dan melibatkan banyak pegawai negeri sipil (PNS), paparan tersebut menjadi latar belakang perlunya dikajisecara kriminologis tipikor jual beli jabatan. Melalui kajian kriminologis akandijabarkan kebijakan formulasi tipikorjual beli jabatan, faktor-faktor penyebab, serta upaya penanggulangannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifanalitis.Metodepengumpulan data dilakukan dengancarastudikepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi jualbelijabatandiantaranya faktor kebiasaan, faktor politik dinasti, faktor budaya materialistik, faktorlemahnya kontrol, faktor biaya politik,dan faktor oligarki.Pada praktiknya tipikorjualbelijabatan melibatkantiga pihak,yaitu PNS Kabupaten Klaten, orangkepercayaan bupati, serta bupati.Upaya penanggulangan tipikor jual beli jabatan yang dilakukan oleh KPK diantaranya meliputi upaya penindakan dan upaya pencegahan. Upaya penindakan berupa melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tipikor di Pengadilan Tipikor Semarang. Upaya preventif penanggulangan tipikor jual beli jabatan, KPK berkerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta pemerintah daerah dalam memberikan penyuluhan sebagai upaya memberikan pemahaman pentingnya membangun sistem pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.