IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI KONFLIK DI ANTARA ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memilikiperanan penting dalam masa depan suatu bangsa. Karena itu sudah selayaknya negara menjamin anak terlindungi dari segala aspek sebagai upaya mempersiapkan generasi yang terdidik. Banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan anak saat ini mengakibatkan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum terus meningkat. Meski UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah menekankan penerapan diversi pada setiap proses peradilan namun jumlah anak yang berakhir di lembaga pemasyarakatan masih tergolong banyak. Penanganan perkara anak di Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut sebagai penyelesaianperkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan signifkan yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah konsep restorative justice yang menekankan pada pemulihan pada keadaan semula. Penerapan konsep tersebut berlaku pada keseluruhan tahap sistem peradilan pidana anak. Penerapan konsep restorative justice diharapkan dapat menjamin pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengunakan metode pendekatan yurudis empiris. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan bekerja di ruang nyata/konkrit. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan jenis datanya dibagi menjadi dua yakni, data primer dan sekunder. Adapun metode pengumplan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (interview) dan berdasarkan pada data-data yang ada/telah terkumpul (primer mapun sekunder) lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa implementasi restorative justice sebagai upaya perlindungan anak dalam mengatasi konflik di antara anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo belum berjalan dengan baik. Hambatan utama dalam implementasi pendekatan restorative justice adalah kurang meratanya pemahaman petugas dalam pembimbingan anak sebagamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradlan Pidana Anak serta kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap anak didik yang disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah petugas dan anak didik.