PENGUATAN ASAS KEBERPIHAKAN KEPADA KEPENTINGAN BANGSA DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tajun 2017 di rancang untuk menguatkan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 diindikasikan menguatkan asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, substansi yang tedapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat menguatkan asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Kedua, eksistensi prinsip-prinsip Good Governance dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa hal yang bersangkutan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Pertama, bahwa penguatan terhadap asas keberpihakan terhadap kepentingan bangsa pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sudah termuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 telah terdapat prinsip-prinsip Good Governance yakni, (1). Transparansi, (2) Visi strategis, (3). Akuntabilitas, (4). Efektifitas dan Efesiensi, (5). Penegakan Hukum, (6). Responsif, (7). Kesetaraan dan Keadilan, (8). Paritisipasi, dan (9). Konsensus sudah dalam eksistensi pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.