TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM PELAKSANAAN MUTASI JABATAN

Abstract

Mutasi Jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam pengorganisasian Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Pemerintah Daerah. Mutasi Jabatan adalah kegiatan mengalih atau memindah seorang pegawai dari jabatan lama ke jabatan untuk tujuan yang ditentukan oleh pihak yang melakukan mutasi jabatan. Pelaksanaan mutasi jabatan untuk tujuan pengisian jabatan di Organisasi Pemerintah Daerah, dikarenakan ada pemberitaan mengenai tindakan korupsi mengenai jual beli jabatan dengan cara mutasi jabatan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah kabupaten Demak menguraikan pelaksanaan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kelemahan, kendala selama pelaksanaan mutasi jabatan dan solusinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah kabupaten Demak telah dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Organisasi Pemerintah Daerah. Kebutuhan tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan dan karena adanya suatu aturan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pegawai yang akan dimutasikan. Kendala pelaksanaan mutasi jabatan yaitu kurangnya informasi dari Organisasi Pemerintah Daerah untuk pihak yang melaksanakan mutasi jabatan dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pihak pelaksana mutasi melakukan pengecekan data pegawai yang akan pensiun yang menyebabkan suatu jabatan perlu diisi dengan pegawai lainnya. Pihak yang memutasi juga melaksanakan himbauan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan memerlukan manajemen pegawai yang dilaksanakan dengan mutasi jabatan yang bertujuan untuk mengefektifkan kinerja dari Organisasi Pemerintah Daerah.