PENETAPAN CLOSED LIST SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA SEMARANG

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mampu memberi kontribusi besar terhadap penerimaan daerah adalah pajak daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak menggunakan sistem open list yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengubah peraturan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah perubahan mendasar di dalam pemungutan pajak daerah di kota Semarang setelah adanya perubahan sistem dari opened list system menjadi closed list system dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Semarang. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penerapan open list system dianggap menimbulkan kesewenang-wenangan bagi pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan pemungutan pajak. Pemerintah Daerah mempunyai kecenderungan untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan efektif sehingga Pemerintah mengatasinya dengan melakukan perubahan sistem pemungutan pajak. Dari opened list system, yaitu pemberian diskresi kewenangan daerah dapat memungut jenis pajak selain yang tercantum di dalam Undang-undang sesuai dengan potensi dari masing-masing daerah. Menjadi closed list system dimana pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak yang telah tercantum di dalam Undang-undang saja. Konsekuensi ditetapkannya closed list system, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak dalam pembuatan jenis pajak baru karena harus tunduk pada ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan pemerintah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dan adanya desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang karena PBB dan BPHTB masuk sebagai pajak kabupaten/kota, hal tersebut menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah.