PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD KOTA SEMARANG DALAM PENGAWASAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG REKLAME

Abstract

Kota Semarang sebagaimana kota-kota lain di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Salah satu hal yang mengalami perkembangan dan mengakibatkan persaingan yang tidak terkendali adalah penyelenggaraan reklame. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan reklame harus berdasarkan Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Pelaksanaan perda tersebut juga diperlukan adanya pengawasan, yang salah satunya merupakan tugas dan wewenang DPRD Kota Semarang. Pengawasan tersebut diperlukan agar jalannya peraturan tersebut sesuai dengan tujuan pengaturan reklame yang terdapat pada perda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Semarang dalam pengawasan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame, hambatan hambatan yang dihadapi, dan upaya DPRD Kota Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD adalah mengadakan rapat internal untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaraan penyelenggaraan reklame. Apabila ditemukan pelanggaran, proses yang selanjutnya menetapkan kriteria pelanggaran penyelenggaraan reklame, mengadakan penilaian , lalu melakukan tindakan sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Hambatan yang ditemukan yakni tidak semua anggota DPRD memahami mekanisme penyelenggaraan reklame, keterbatasan SDM untuk Organisasi Pemerintah Daerah khususnya di bidang pengawasan, dan kurangnya komunikasi kepada penyelenggara reklame terhadap aturan yang berlaku. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pertemuan formal atau informal dengan Organisasi Pemerintah Daerah, memberikan anggaran pendidikan pelatihan berkaitan dengan pengawasan, melakukan studi banding di kota lain yang bisa dijadikan contoh penyelenggaraan reklame yang baik, dan berkodinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk ikut melaksanakan pengawasan penyelenggaraan reklame