PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KLAMBU KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. Permasalahan penelitan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, hambatan-hambatan pelaksanaannya dan upaya-upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006. Hasil penelitian didapatkan bahwa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah : menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Klambu antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting mengenai BPD, terbatasnya sumber dana yang diberikan pemerintah, belum optimalnya tata kerja BPD, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang juga berpengaruh terhadap kegiatan BPD, sistem pemilihan dan pengangkatan pengurus BPD dilakukan dengan prinsip sukarela dan musyawarah mufakat.