PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KENDAL

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kendal.Kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal membuat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai tindak lanjut atas adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Secara tertulis ketentuan-ketentuan mengenai sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan telah ada dan dinyatakan berlaku, namun keefektifan dalam pelaksanaannya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keefektifan penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi pada penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tentang penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi diterapkan atas keterlambatan pembayaran yang dikenai sanksi denda administratif sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meskipun penerapan sanksi tersebut kurang efektif. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi keefektifan dalam penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman tentang perpajakan, serta kesulitan ekonomi wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah memperkenalkan lebih dalam kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan perpajakan melalui sosialisasi dan peran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam hal ini adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara keduanya.