PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CANDISARI SEMARANG

Abstract

Pemungutan pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan penduduk negara Indonesia tanpa terkecuali, yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang tinggal,bekerja, dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Maka tenaga kerja asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia harus menaati peraturan perpajakan di Indonesia dan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Rumusan masalah penulisan hukum ini adalah tentang bagaimana cara pemungutan pajak penghasilan tenaga kerja asing di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang dan apa saja hamabatan-hambatan serta solusi dalam menangani permasalahan yang muncul dalam pemungutan pajak penghasilan tenaga kerja asing tersebut. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Analisis hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan tenaga kerja asing diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adapun praksis pengenaan pajak penghasilan tenaga kerja asing dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri tenaga kerja asing melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang pemungutan pajak penghasilannya menggunakan with holding system yang diterima tenaga kerja asing baik dari gaji dan tunjangan dilakukan pihak pemotong pajak (pemberi kerja), pembayaran pajak oleh tenaga kerja asing sendiri sebagai Wajib Pajak dengan menggunakan sistem self assessment, dilihat berdasarkan syarat waktu dan penghasilan terkait dengan hasil dan kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor- kantor pajak setempat perlu mengintensifkan sosialisasi kepada wajib pajak dan pihak pemotong pajak – khususnya bagi tenaga kerja asing dan pihak pemberi kerja- 2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah perlu mempertimbangkan kesinambungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Dinas Ketenagakerjaan guna memudahkan pengawasan dan pemberlakuan aturan hukum terhadap tenaga kerja asing.