PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENUJU ONE MAP POLICY DIBIDANG PERTANAHAN

Abstract

Kebijakan Satu Peta Nasional adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan tanah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1:50.000. Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertamaperan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta Nasional dibidang pertanahan.Kedua, kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.Ketiga, peran masyarakat dalam proses pembuatan peta partisipatif. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Data diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwaPemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melakukan peran sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1:50.000, Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Dari peran tersebut menghasilkan sebuah program pemetaan partisipatif dan aplikasi SINDEN BERTAPA yang digunakan untuk mempercepat terwujudnya Kebijakan Satu Peta Nasional. Kendala atau permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kendala yuridis, kedala sumber daya manusia, kendala teknis. Peran masyarakat dalam proses pembuatan peta partisipatif adalah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan masyarakat juga diajak untuk turun langsung ke lapangan membantu proses pemetaan. Kesimpulan penelitian ini adalah agarproses mewujudkan Kebijakan Satu Peta Nasional berjalan dengan lancar harus dilakukan sosialisasi, evaluasi dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadapmasyarakat dan proses pelaksanaan di lapangan guna mengatasi kendala-kendala yang ada.