TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN PENYEDIA LAYANAN OJEK ONLINE DI SEMARANG

Abstract

Ojek online kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek online tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara pengemudi ojek online dengan penyedia layanan ojek online dari perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Yang menjadi objek dari penelitian nini adalah GO-JEK. Hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f)Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah . Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antra PT GO-JEK dengan driver GO-JEK dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah, dengan demikian driver GO-JEK bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT.GO-JEK dengan driver GO-JEK yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan