PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANGERANG

Abstract

Kabupaten Tangerang merupakan daerah penyangga Ibukota DKI Jakarta juga merupakan daerah industri, perdagangan, perumahan, dan jasa yang dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah seperti kasus pelanggaran pengelolaan limbah B3 serta tercatat 634 industri penghasil limbah cair belum optimal dalam mengelola IPAL. Pemerintah Kabupaten Tangerang merancang regulasi perihal pengawasan lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk mengontrol dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di Kabupaten Tangerang serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dan upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara sebagai klarifikasi data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, Pengawasan Aktif berupa kunjungan lapangan ke industri untuk melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Pengawasan Pasif yaitu menerima pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Pemantauan Kualitas Lingkungan yaitu untuk menilai tingkat kualitas air, udara, dan tanah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang adalah keterbatasan tenaga teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup secara terintegrasi.