TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini membawa penggunanya ke dalam kemudahan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam hal transaksi elektronik. Internet merupakan salah satu caranya. Pengguna tidak lagi harus susah payah melihat barang langsung ke tempat apalagi tempat itu jauh dari domisilinya. Cukup dengan memilih fitur-fitur yang ada dalam pilihan aplikasi kemudian melakukan transaksi di saat itu juga. Akan tetapi beberapa masalah muncul dari setiap kemudahan yang ada, antara lain tidak adanya perlindungan terhadap korban transaksi elektronik dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan korban.Oleh karena itu penulis membahas bagaimana kebijakan hukum penal dan non penal dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban transaksi elektronik. Metodologi dalam memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Yuridis-normatif digunakan untuk mencari data primer yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam permasalahan transaksi elektronik. Pembahasan perlindunga hukum bagi korban tindak pidana transaksi elektronik ini dilihat dari kebijakan hukum pidananya dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyangkut masalah siapa subjeknya, apa saja objeknya, perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana, dan ketentuan pidananya. Kemudian mengenai kebijakan non penal yang didalamnya menyertakan upaya hukum yang dapat dilakukan korban yakni melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian melalui pengadilan sedangkan jalur non litigasi melalui mediasi dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan adanya UU ITE, diharapkan perlindungan hukum bagi korban akan terjamin.