TUGAS DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Abstract

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia pun sendiri sudah mencapai darurat, hal ini membuat pemerintah mencanangkan program P4GN. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan narkoba memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang BNN RI dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi BNN RI dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya-upaya yang dilakukan BNN RI dalam mengatasi hambatan tesebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan menganalisis data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas BNN RI sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika secara riil adalah menyusun instruksi presiden tentang kebijakan dan strategis nasional P4GN 2011-2015 dan sekarang sedang dalam pembaharuan, melakukan pengungkapan jaringan sindikat kejahatan Narkoba, memfasilitasi penguatan lembaga rehabilitasi yang ada di lembaga pemerintah maupun komponen masyarakat, membangun laboratorium narkotika di beberapa wilayah, menjalin kerjasama dengan berbagai elemen, baik swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi maupun antar instansi pemerintah, memfasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat anti narkoba dalam wadah Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN), melaksanakan penyuluhan dan pendidikan Anti Narkoba kepada masyarakat.Hambatan yang dihadapi BNN RI dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalahisu ego sektoral, kebijakan pimpinan lembaga yang tidak sepenuhnya mendukung/selaras dengan kebijakan yang telah disusun, ketersediaan sumber daya dan fokus kerja masing-masing instansi yang berkepentinganyang energinya sudah habis untuk menjalankan tugas-tugas pokok instansi tersebut, sehingga tugas-tugas yang sekiranya tidak terkait langsung dengan tugas-tugas instansi cenderung diabaikan.