TUGAS DAN WEWENANG BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN PEMALANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PEMALANGNOMOR 19 TAHUN 2016

Abstract

Problematika yang dihadapi Kabupaten Pemalang dalam bidang kepariwisataan dari lingkungan internal, yaitu implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata yang belum optimal dilakukan kendati potensi cukup tersedia, strategi promosi wisata yang cenderung masih konvensional, pelayanan dalam arti luas kepada wisatawan yang masih kurang terutama dalam pengalaman Sapta Pesona dari stake holders di bidang pariwisata khususnya. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang, bagaimana pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Pemalang dalam penrencanaan pembanguanan potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang, apa saja hambatan yang timbul dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pemalang. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis.Data yang digunakan adalah data sekunder.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui wawancara sebagai klarifikasi data sekunder.Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang meliputi penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, penetapan destinasi dan potensi pariwisata kabupaten/kota, pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengembangan pariwisata kabupaten/kota, danpenyusunan program dan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berupa dokumen masterplan pariwisata. Hambatan yang dihadapi yaitu belum adanya struktur pengelolaan obyek wisata yang baik, pengelolaan objek dan daya tarik wisata di daerah Iain di sekitar Kabupaten Pemalang yang relatif lebih baik, jenis objek dan daya wisata yang sama dengan daerah Iain namun dengan penyediaan Sarana prasarana penunjang wisata yang lebih baik, penyalahgunaan beberapa lokasi wisata tertentu menjadi lokasi perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, adanya persaingan yang ketat antar wilayah sekitar dalam menarik jumlah wisatawan, daerah Iain Iebih concern dan Iebih gencar dalam melakukan promosi dan pemasaran wisata daerah dibandingkan Kabupaten Pemalang, adanya kultur masyarakat setempat yang mengambil alih pengelolaan retribusi (tiket masuk, parkir) kepada wisatawan tanpa organisasi yang terstruktur dari Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab.