LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA DI SEMARANG

Abstract

A. Latar Belakang Tujuan pengembangan nasional di segala bidang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan dinamika pembangunan nasional memberikan hasil yang positif juga membawa konsekuensi adanya perubahan yang bersifat negative. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relative lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan wanita dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingkupi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakuakn kriminalitas dan factor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya (Kartono, 1986). Di mata hokum yang berbuat criminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum di suatu tempat khusus dengan harapan suatu saat dapat kembali ke masyarakat setelah menyadari kesalahannya dan meperbaiki dirinya. Untuk mewadahi para pelaku criminal tersebut diperlukan wadah sebagai tempat pembinaan selakigus sebagai tempat pelaksanaan hukuman pidana yang saat ini di kenal dengan Lembaga Permasyarakatan. Lembaga Permasyarakatan yang ada saat ini merupakan tempat penerapan fungsi permasyarakatan yang merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat. Dalam proses permasyarakatan tercakup peranan keamanan dan pembinaan. Pembinaan merupakan factor utama dari sistem pemasyarakatan disamping factor keamanan sebagai pendukung (Wawancara dengan Bp. Kasrizal, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Smg). Proses permasyarakatan akan berhasil dengan sempurna apabila dijiwai dengan semangat pengayoman serta dukungan partisipasi yang terpadu antara 3 unsur yaitu narapidana, petugas kemasyarakatn dan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dgariskan dalam GBHN tentang hukum dimana disebutkan sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal, maka salah satunya adalah peningkatan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sarana dan prasarana hukum (GBNH, 1999). Sejalan dengan pertambahan penduduk, masih adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social dan makin ketatnya persaingan yang akan berkembang kea rah keangkuhan dankecemburuan social, maka kriminalitas akan semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jawa Tengah sebagai pripinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar, memiliki jumlah kriminalitas wanita yang semakin meningkat. Maka perlu adanya lembaga permasyarakatan wanita yang dapat mewadahi para wanita pelaku kriminalitas tersebut. Di Simarang terdapat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A yang lingkup pelayanannya regional Jawa Tengah. LP tersebut berada di Semarang yang merupakan ibukota Jwa Tengah, supaya memudahkan operasional dan hubungan dengan instansi terkait yaitu Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Jawa Tengah. LP wanita yang ada saat ini yaitu LP Wanita Bulu masih menggunakan bangunan penjara pennggalan colonial Belanda sehingga kurang mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Sarana dan prasarana fisik di LP Wanita Bulu belum sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan Lokasi LP Wanita Bulu yang erletak ditengah kota tidak sesuai dengan hasil konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang tanggal 27 april 1964 dan Lokakarya Evaluasi sistem pemasyarakatan tahun 1975 yaitu pemindahan Lp yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasayarakatan. Dari uraian diatas di Semarang dibutuhkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita yang mendukung sistem Pemasyarakatan diwujudkan dengan bentuk bangunan yang lebih mengutamakan pendekatan segi pembinaan dengantetap mempertahankan segi keamanan, memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana dan berlokasi di tempat yang sesuai dengan kebutuahn proses pemasyarakatan. Penekanan desain konsep arsitektur bioklimatik dipilih karena dapat menyesuaikan terhadap kondisi iklim, menggunakan arsitektur setempat dan menerapkan teknologi efisiensi energi sehingga bangunan yang dihasilkan nyaman bagi pengguna, ramah lingkungan dan hemat energi. Berdasar dari hal-hal tersebut perlu adanya perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan wanita di Semarang, yang sesuai dengan sistem pemasyarakat yang telah digariskan pemerintah dan juga memperhatikan kodrat penghuninya sebagai seorang wanita dengan menggunakan penekana desain konsep Arsitektur Bioklimatik. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan pembahasan untuk menganalisa dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan fisik Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Semarang sehingga diperoleh penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. 2. Sasaran Sasaran yang inginkan dicapai adalah tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai acuan dalam desain grafis arsitektur untuk merancang Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Semarang. C. Manfaat 1. Secara Subyektif Sebagai salah satu persyaratan penyusunan Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan sebagai pegangan serta acuan selanjutnya dalam penyusunan desain grafis arsitektur. 2. Secara Obyektif Diarapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan baik bagi mahasiswa yang mengajukan proposal Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur yang lain dan masyarakat umum yang membutuhkan. D. Lingkup Pembahasan Lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada hal-hal yang brerkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur yang akan digunakan sebagai landasan dan program perencanaan. Pembahasan dibatasi pada pengertian umum sedangkan pada perancangannya dititik beratkan pada bagungan Lembaga Pemasyarakatan Wanita secara keseluruhan, mencakup aspek fungsional, teknis, kinerja, kontekstual dan arsitektural. Pembahasan diluar bidang arsitektur yang masih melatar belakangi, mendasari dan berkaitan dengan factor-farktor perancangan fisik akan dibahas secara garis besar dengan asumsi yang rasional dan logis. E. Metoda Pembahasan Metoda pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar perencanaan dan perancangan. Metoda pengumpulan data yang dilakukan adalah: 1. survey lapangan dilakukan sebagai pengamatan langsung terhadap obyek studi banding untuk mendapatkan data primer sebagai acuan bagi perencanaan dan perancangan yanga akan dilakukan. 2. studi literature dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dalam hal ini berupa studi kepustakaan mengenai Lembaga Pemasyarakatan, standar ruang, penekanan desian serta pengumpulan data informasi dan peta dari instansi terkait. 3. wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk melengkapi data primer mengenai pokok pembahasan. F. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang pembahasan, tujuan dan sasaran, manfaat pembahasan, lingkup pembahasan. Metida pembahasan serta sistematika pembahasan. BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Berisi pembahasan mengenai sejarah perkembangan kepenjaraan, sistem pemasyarakatan dan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan. BAB III TINJAUAN KHUSUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA Berisi pembahasan mengenai pengertian, jenis dan klasifikasi LPW, struktur organisasi, pelaku, aktifitas dan fasilitas, sistem pembinaan, sistem keamanan, sistem hunian serta lokasi dan tapak. BAB IV TINJAUAN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK Berisi latar belakang timbulnya Arsitektur Bioklimatik dan factor-faktor yang berkaitan dengan Arsitektur Bioklimatik. BAB V TINJAUAN KOTA SEMARANG, KRIMINALITAS WANITA DI JAWA TENGAH DAN STUDI BANDING Berisi tinjauan mengenai kota Semarang sebagai lkasi perencanaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita, kriminalitas wanita di Jawa Tengah dan studi banding. BAB VI KESIMPULAN BATASAB DAN ANGGAPAN Berisi tentang kesimpulan, batasan yang membatasi permasalahan dan lingkup pembahasan dan hanya berkaitan dengan perencanaan dan perancangan LPW. Anggapan yang dimaksud adalah anggapan untuk bisa dimungkinkannya perencanaan dan perancangan LPW di Semarang. BAB VII PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Berisi mengenai analisa berbagai aspek perancangan (fungsional, teknis, kinerja, arsitektural, penekanan desain), pendekatan standard an studi ruang untuk mendapatkan besaran ruang danpendekatan pemilihan lokasi dan tapak. BAB VIII PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Berisi tentang program dasar perancangan hasil pendekatan dan analisis, konsep dasar perancangan dan factor-faktor penentunya.