PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, menekankan perlu dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan optimal di instansi pemerintahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.Selanjutnya, oleh Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/ A/ JA/ 10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, demikian pula oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sesuai Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor KEP-108/ O.3/ 10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Analisis hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ide dasar pembentukan TP4 ialah fakta terkait masifnya arah dan kebijakan pembangunan di pusat maupun daerah yang memerlukan pengawalan dalam pelaksanaannya agar terbebas dari segala bentuk penyimpangan, serta adanya tantangan yang selama ini dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana korupsi, yang dirasa belum cukup efektif dan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta belum membawa dampak positif terhadap pembangunan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya yaknimeliputi pencegahan/ preventif dan persuasif; pendampingan hukum; melakukan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait; melakukan monitoring dan evaluasi; serta melakukan penegakan hukum represif, yang secara keseluruhan sudah cukup efektif dan optimal dalam mengakselerasi pembangunan dan menanggulangi tindak pidana korupsi.