TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATNYA PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS: PENEMBAKAN DUTA BESAR RUSIA DI TURKI TAHUN 2016)

Abstract

Peristiwa penembakan Duta Besar Rusia, Andrei Karlov, di Turki, menjadi pengalaman buruk bagi dunia diplomatik internasional. Turki yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973 mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi diplomat. Penelitian ini membahas implementasi kewajiban negara Turki dalam memberikan perlindungan diplomatik dan membahas pertanggungjawaban negara Turki terhadap peristiwa ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973 mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Konvensi ini mengakibatkan setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan fisik dan kehormatan bagi diplomat yang bisa diatur melalui kebijakan nasional di negara penerima. Kelalaian yang dilakukan oleh Turki dalam menjalankan kewajiban internasionalnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Duta Besar Rusia menimbulkan pertanggungjawaban negara Turki. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu melakukan full reparation sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita Rusia. Full reparation mencakup bentuk restitusi dan pemuasan (satisfaction). Permohonan maaf dan belasungkawa secara formal yang dilakukan oleh pemerintah Turki melalui Menteri Luar Negeri merupakan bentuk pemuasan (satisfaction), sedangkan bentuk restitusinya adalah memberikan jaminan tindakan itu tidak terulang lagi dan menghukum para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut.