UPAYA PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DAN TERANCAM PUNAH SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PRINSIP LIFE ON LAND DALAM KERANGKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman satwa yang tinggi di dunia. Satwa-satwa tersebut banyak mendatangkan manfaat bagi Indonesia tetapi seiring berkembangnya zaman banyak terjadi peristiwa yang mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya satwa-satwa yang berada di alam liar. Salah satu penyebabnya adalah adanya tindak pidana penyelundupan. Untuk menjaga satwa-satwa tersebut agar tetap ada, harus dilakukan suatu tindakan yang bersifat melindungi keberadaanya. Perlindungan terhadap satwa yang ada di Indonesia merupakan bentuk partisipasi secara nyata dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati serta mencegah lenyapnya spesies satwa terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai penegakan tujuan Life On Land (Tujuan Nomor 15) yang merupakan bagian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana Indonesia tergabung dalam agenda global tersebut. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah apakah tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan transnasional dan bagaimana upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana tersebut.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan artikel dari internet. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan satwa satwa liar yang dilindungi dan terancam punah dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Saat ini hal tersebut lebih pantas dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir dengan berpedoman kepada unsur-unsur seperti yang disebutkan oleh Pasal 3(2) mengenai Unsur Transnasional dan Pasal 2(a) mengenai unsur kelompok penjahat terorganisir dalam UNTOC (United Nation Convention Against Transnational Organized Crime) 2000. Kemudian upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui dua cara, yaitu kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC serta dengan pemberlakuan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean. Sedangkan kebijakan non hukum (non penal policy) dilakukan melalui pendekatan teknologi, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan edukatif