TINJAUAN HUKUM KERJASAMA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DENGAN ICPO-INTERPOL DALAM MENANGANI PELAKU PENISTAAN AGAMA (STUDI KASUS M. RIZIEQ SHIHAB TAHUN 2017)

Abstract

Ekstradisi merupakan suatu Kerjasama Internasional untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang dilakukan secara formal dari suatu Negara kepada Negara lain atas permintaannya yang bertujuan untuk mengadili ataupun melaksanakan hukuman terhadapnya. Perjanjian ekstradisi antar Negara sangat dibutuhkan untuk menangkap dan mengembalikan para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Negara lain. Republik Indonesia telah menjalin kerjasama ekstradisi dengan Arab Saudi yang ditandatangani pada 22 Oktober 2014. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keefektivan implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Arab Saudi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perjanjian ekstradisi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Arab Saudi belum berjalan efektif mengingat adanya beberapa hambatan berupa perbedaan sistem hukum dan sistem perjanjian ekstradisi. Sehingga jalur penyelesaian masalah yang digunakan adalah jalur diplomatik