ANALISIS YURIDIS PERETASAN SITUS ASHLEY MADISON DI KANADA BERDASARKAN EUROPEAN CONVENTION ON CYBERCRIME 2001

Abstract

Salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh internet yaitu adanya website/situs. Situs merupakan sekumpulan halaman yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Salah satu situs yang sempat membuat heboh dunia adalah Situs Ashley Madison, yaitu situs perselingkuhan online yang berasal dari Kanada. Pada tahun 2015 lalu, situs ini diretas oleh sekumpulan cracker yang menamai diri mereka The Impact Team. Peretasan ini menimbulkan kerugian bagi para anggota dan tewasnya dua orang anggota situs tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah mengenai Peraturan Hukum Di Kanada Yang Mengatur Mengenai Cyber Crime dan Penerapan European Convention on Cyber Crime 2001 Terhadap Kasus Peretasan Situs Ashley Madison. Metodologi yang di gunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara Studi Kepustakaan yang menggunakan Bahan Hukum Primer berupa United Nations Convention on Transnational Organized Crime 2000, European Convention on Cyber Crime 2001, Protecting Canadians From Online Crime Act, Criminal Code of Canada, Canada Evidence Act, dan Competition Act. Kejahatan Cyber Crime di Kanada telah di atur didalam Criminal Code of Canada yang terdapat dalam Pasal 342.1 ayat (1), Pasal 342.2, Pasal 430 ayat (1.1) dan ayat (5), ketiganya mengatur mengenai kejahatan Cyber Crime serta hukuman yang didapat yaitu hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun. Protecting Canadians From Online Crime Act merupakan amandemen dari peraturan hukum mengenai Cyber Crime di Kanada namun tidak merubah hukuman yang didapat. European Convention on Cyber Crime 2001 merupakan pedoman peraturan Cyber Crime di dunia yang telah diratifikasi oleh banyak negara salah satunya adalah Kanada. Konvensi ini masih kurang spesifik dalam menentukan aturan mengenai sanksi serta perlindungan korban sehingga masih perlu untuk dibenahi.