PENYALAHGUNAAN DIPLOMATIC BAGGAGE OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS: UMARU DIKKO CASE)

Abstract

Berdasarkan Article 27 Konvensi Wina 1961, diplomatic bag adalah salah satu hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat diplomatik untuk kepentingan misi diplomatik. Penelitian ini membahas kasus penyalahgunaan diplomatic baggage oleh pejabat diplomatik Nigeria Okon Edet dalam upaya membawa Umaru Dikko dalam kembali ke Nigeria yang ditinjau dalam perspektif Konvensi Wina 1961 dan praktek-praktek di beberapa negara serta membahas tindakan Receiving State dan Sending State dalam kasus penyalahgunaan diplomatic baggage oleh pejabat diplomatik Okon Edet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif denganspesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan diplomatic baggage oleh pejabat diplomatik Okon Edet melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961, Draft Article of Diplomatic Bag 1989 dan praktek-praktek di beberapa negara. Penyalahgunaan diplomatic baggage oleh Okon Edet juga melanggar ketentuan hukum nasional Inggris sebagai Receiving Stateyang tertuang dalam HMRC DIPPRIV, sehingga inviolability dari diplomatic baggage milik Okon Edet tidak bersifat absolut. Terhadap penyalahgunaan diplomatic baggageoleh Okon Edet maka Inggris sebagai Receiving State dapat menjatuhkan sanksi berupa persona non gratadan konsekuensi Nigeria sebagai Sending State adalah bertanggung jawab untuk melakukan recall atas penyalahgunaan diplomatic baggage yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.