HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP NON INTERVENSI NEGARA (STUDI KASUS PENYALAH GUNAAN HAK ¬¬¬VETO OLEH AMERIKA SERIKAT PADA AGRESI ISRAEL DI JALUR GAZA)

Abstract

United Nations Security Council (UNSC) atau yang sering disebut Dewan Keamanan adalah salah satu dari lima organ utama Perserikatan Bangsa – Bangsa yang memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara perdamaian serta ketertiban dunia. Dalam sistem ber-acaranya, Dewan Keamanan memiliki lima negara anggota tetap yang dianugerahi sebuah hak istimewa yang melekat pada negara tersebut, bernama hak veto. Salah satu negara yang memegang hak tersebut adalah Amerika Serikat. Pada sidangnya, Dewan Keamanan tak jarang mengedepankan konflik-konflik perang internasional yang berpotensi menjadi perhatian dunia, salah satunya adalah konflik yang terjadi di Palestina pada tahun 2006 silam. Tujuan Dewan Keamanan adalah untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut, dengan membahasnya dan menyepakati hasilnya dengan para anggota tetap maupun tidak dalam sebuah bentuk rancangan resolusi. Akan tetapi, Amerika Serikat tak jarang menggunakan kekuatan vetonya untuk menggagalkan rancangan tersebut hingga keputusan tidak kunjung dapat diambil, sementara hak veto sendiri belum memiliki pengaturan apapun dalam proses beracara dalam PBB. Metode Penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normative. Penelitian skripsi ini termasuk pada penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dengan stodi kepustakaan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan Amerika Serikat dalam kaitannya menggunakan hak veto yang dianugerahkan kepadanya terhadap rancangan resolusi yang dibuat untuk mengatasi blockade Israel ke Palestina tidak dapat disimpulkan sebagai tindakan yang menyalahi prinsip non intervensi, dikarenakan sistem yang berlaku pada saat sebuah negara mengeluarkan hak untuk vetonya memiliki regulasi dan tujuan yang berbeda dari pelangaran prinsip non-intervensi terhadap suatu negara. Terlebih, hak veto dapat digunakan secara terus-terusan oleh negara yang memilikinya karena selama ini hak veto belum memiliki pengaturan apapun yang bersifat mengatur dan membatasi. Hegemoni yang dimiliki oleh Amerika Serikat juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa Amerika Serikat dapat menggunakan vetonya secara luwes dan bersifat terus menerus tanpa perlu khawatir terhadap apapun.