ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP NON INTERVENSI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI ASIA TENGGARA

Abstract

Terorisme merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dewasa ini. Banyak langkah yang telah diupayakan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara, termasuk mengembangkan peran Organisasi Internasional. ASEAN bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian kawasan regional melalui pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus terorisme dengan instrumen-instrumen hukum regional, serta upaya-upaya pembentukan kerjasama antar negara. Lebih lanjut ASEAN mendeklarasikan ASEAN Political-Security Community (APSC) yang merupakan suatu komunitas masyarakat ASEAN yang fokus menciptakan perdamaian kawasan. APSC berfungsi sebagai payung kerjasama di bidang politik dan keamanan yang memiliki mekanisme dalam memperkuat dan mewujudkan keamanan serta kedamaian kawasan. Namun dalam perannya, APSC terhambat dengan pelaksanaan prinsip non intervensi sebagai salah satu prinsip utama ASEAN dimana prinsip tersebut melarang suatu negara untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain. Bagaimana peran APSC dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Asia Tenggara serta apakah peran tersebut bertentangan dengan prinsip non intervensi sebagai salah satu prinsip dasar ASEAN. Inilah yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta data primer yang diperoleh dari wawancara penulis dengan staff ASEAN. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN melalui APSC memiliki tiga peran dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Asia Tenggara yaitu dengan ASEAN Regional Forum (ARF), dibentuknya ASEAN Convention on Counter-Terrorism serta adanya perjanjian-perjanjian antar negara terkait kontra terorisme. Selain itu, prinsip non intervensi tidak bertentangan dengan peran ASEAN melalui APSC dalam menanggulangi kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan prinsip non intervensi dapat ditinggalkan apabila terdapat perjanjian-perjanjian antar negara terkait dengan kontra terorisme. Selain itu dikeluarkan nya ASEAN Convention on Counter-Terrorism juga mengakibatkan prinsip non intervensi ini dapat ditinggalkan karena sulit untuk memaksimalkan peran ACCT apabila ASEAN masih memegang teguh prinsip non intervensi sebagai pedoman berjalannya ASEAN.