KAJIAN PEMBATASAN PERDAGANGAN SENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN ARMS TRADE TREATY 2013 DAN URGENSINYA TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA INDONESIA

Abstract

Senjata merupakan sebuah kebutuhan besar. Kebutuhan senjata tidak hanya digunakan untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun sistem pertahanan. Kebutuhan senjata dewasa ini sangatlah besar, banyak berbagai pihak yang melakukan perdagangan senjata dengan cara melawan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional demi mengincar keuntungan pribadi. Perdagangan senjata yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat internasional. Untuk mengatasi hal tersebut PBB membentuk sebuah Peraturan Perdagangan Senjata Internasional yang dinamakan Arms Trade Treaty dengan tujuan menekan angka perderaran senjata gelap. Indonesia yang awalnya aktif di dalam pembahasan perjanjian ini memutuskan untuk abstain setelah perjanjian terbentuk. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ATT sebagai perjanjian multilateral pertama yang mengatur mengenai pembatasan perdagangan senjata internasional memiliki 28 Pasal, telah dijelaskan dalam 13 Pasal utama yang secara langsung mengatur mengenai pembatasan perdagangan senjata. Dalam pelaksanaannya masih menemui kendala dimana terdapat aturan di dalam ATT yang berbenturan dengan aturan di Negara tertentu. ATT termasuk dalam golongan soft law yang tidak bersifat ¬legally-binding. Indonesia yang menyatakan sikap abstain memiliki beberapa alasan seperti tidak setuju dengan aturan yang menyatakan pelarangan perdagangan senjata yang memiliki kasus pada perlindungan HAM, dan adanya ketentuan yang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan. Oleh karenanya implementasi ATT di Indonesia disimpulkan belum memiliki urgensi yang tinggi.