IMPLEMENTASI PRINSIP MARKET ACCESS DAN NATIONAL TREATMENT DALAM JASA BIDANG PERHOTELAN DI INDONESIA

Abstract

Negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) secara otomatis terikat terhadap perjanjian dalam bidang jasa (GATS) yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota. Untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan yang ada di dalam GATS maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundangan yang terkait. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan implikasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya perjanjian tersebut khususnya terhadap prinsip national treatment dan market access di sektor perhotelan. Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan yaitu interpretasi komparatif. Metode pendekatan interpretasikomparatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analitif dengan metode kualitatif. Implementasi terhadap prinsip national treatment dan market access dilakukan melalui 4 dimana setiap mode dicantumkan pembatasan oleh Pemerintah Indonesia. Pada mode 1 dan mode 2 tidak timbul sebuah dampak hukum karena tidak dilakukannya pembatasan, sedangkan pada mode 3 dan 4 timbul dampak hukum karena diberlakukannya pembatasan. Dampak hukum yang terjadi meliputi pengaturan terhadap kepemilikan usaha perhotelan oleh asing dan pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dalam sektor perhotelan. Kebijakan pemerintah dalam implementasi terhadap prinsip national treatment dan market access sudah cukup baik dimana pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam peraturan yang sudah diterbitkan meskipun terdapat beberapa kekurangan. Diperlukan suatu penyesuaian lebih lanjut mengenai peraturan dalam bidang perhotelan mengingat industri perhotelan Indonesia sedang berkembang pesat untuk mencegah terjadinya polemik.