TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN PANGAN TAHU BERFORMALIN DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Abstract

Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, karena pangan ini yang paling banyak memengaruhi fisik kita, karena kesehatan fisik kita salah satunya ditunjang dari asupan gizi yang didapatkan dari makanan yang kita cerna. Namun di pasaran masih beredar bahan pangan tahu yang mengandung formalin yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia khususnya para konsumen tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bekerjanya hukum dalam melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisa wawancara secara terbuka (open interview). Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, seharusnya selaras dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Meski peraturan mengenai perlindungan konsumen terhadap pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya sudah sangat jelas, namun dalam kenyataannya di lapangan masih saja ditemukan bahan pangan tahu berformalin yang lolos dari pengawasan pemerintah, khususnya dalam bidang pangan yaitu, BPOM dan Dinas Ketahanan Pangan. Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan pangan tahu berformalin juga sudah sesuai undang-undang, namun masih ada pelaku usaha yang lolos dari pengawasan.