PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BPOM TERHADAPPRODUK MAKANAN (DARI IKAN) KALENGAN BERCACING DI KOTA SEMARANG

Abstract

Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia, macam produk pangan yang di konsumsi konsumen salah saatunya yaitu ikan kemasan berkaleng.Produk yang beredar harus sesuai dengan mutu dan kemanan pangan, namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran yaitu di temukannya produk makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib. Serta melanggar Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak konsumen, dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenai setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap cacing di dalam ikan kaleng di Kota Semarang dan upaya BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk makanan ikan kaleng, serta Hambatan yang dihadapi BPOM dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap makanan ikan kaleng becacing beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis kualitatif sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penelitian bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menemukan adanya 27 merek produk ikan makarel kemasan kaleng (138 bets) positif mengandung parasit cacing yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.Peredaran produk makanan ikan berkaleng yang mengandung parasit cacing disebabkan oleh pelaku usaha yang lalai dalam pengawasan. Sekalipun demikian pemerintah sudah memberikan bentuk perlindungan bagi konsumen dengan cara Pengawasan oleh BBPOM dilakukan dengan dua metode yaitu Pre Market dan Post Market. Pre market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk makanan ikan berkaleng diedarkan, antara lain penilaian dan pengujian atas mutu keamanan makanan. Post Market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk makanan ikan berkaleng diedarkan. Simpulan dari penelitian ini adalah hendaknya BPOM sebagai salah satupihak yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk makanan ikan berkaleng, harus lebih teliti terhadap pengawasan peredaran makanan ikan berkaleng baik produk dalam negeri maupun impor dan baik sebelumdi edarkan dan/atau setelah produk makanan ikan berkaleng beredar di pasaran.