PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TANAH HASIL REKLAMASI DI DESA MARGAGIRI ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. SERANG DENGAN PT. APEXINDO PRATAMA DUTA, TBK (Studi Kasus Perjanjian No. 549/03-Huk/2005 dan No. 015/LGL-V/05)

Abstract

Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagai pemegang Hak Pengelolaan Nomor No. 549/03-Huk/2005 dan No. 015/LGL- V/05 dengan PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk tidak mengatur bagaimana kedudukan pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang sudah diperjanjikan setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan habis. Tanpa adanya kejelasan atau kepastian hukum atas pemberian hak baru menjadikan masalah perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan. Permasalahan yang diajukan yaitu mengapa pemegang Hak Guna Bangunan Work Shop yang berdiri di atas Hak Pengelolaan belum mendapat perlindungan hukum yang semestinya? Apa akibat hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang telah habis jangka waktunya? Dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik bangunan yang berdiri di atas HPL Nomor 1/Margagiri Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kabupaten Serang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan perlindungan hukum tehadap pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hukum bagi pemilik HGB diatas HPL nomor 1/Margagiri Kab. Serang akibat perjanjian kerjasama pengelolaan lahan hasil reklamasi adalah lemahnya isi Perjanjian kerjasama yang dijadikan landasan hukum karena tidak ditegaskan klausul perpanjangan atau pembaharuan hak setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan berakhir dan tidak adanya peran notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta perjanjian untuk membuat keseimbangan dan pembuktian yang sempurna terhadap isi perjanjian tersebut. Rekomendasi dari penulisan ini adalah Rekonstruksi perjanjian pengelolaan lahan dengan dilibatkan notaris untuk memberikan asas keseimbangan dan melindungi kepentingan investor sehingga diperoleh perlindungan hukum bagi investasi yang telah dikeluarkan.