PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DALAM HAL TERDAPAT DESAIN YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 594K/PDT.SUS-HKI/2017, NOMOR 801 K/PDT.SUS/2011 DAN NOMOR 01 K/N/HAKI/2005)

Abstract

Banyaknya plagiasi membuat pemilik desain Industri berbondong-bondong mendaftarkan desain industri miliknya kepada Direktorat Jenderal HAKI. Dengan Pendaftaran, secara otomatis suatu desain industri mendapat perlindungan dan Hak Ekslusifnya. Namun tidak mudah mendaftarkan desain industri, desain baru tersebut harus memenuhi unsur kebaruan yang tertuang di dalam pasal 2 ayat 2 tentang Kriteria Kebaruan Desain Industri. Meskipun sudah di daftarkan masih saja kita temui permasalahan terhadap desain terdaftar tersebut. Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri bila terdapat desain yang memiliki persamaan pada pokoknya (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 594k/Pdt.Sus-Hki/2017, Nomor 801 K/Pdt.Sus/2011 DanNomor 01 K/N/Haki/2005) Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, sehingga diperoleh hasil dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri dalam hal terjadi perkara pelanggaran hak di Mahkamah Agung masih dianggap lemah karena ketidakjelasan atara pengungkapan lebih dulu atau pendaftaran yang digunakan dalam perlindungan pemegang Hak Desain Industri.Kriteria desain industri yang memenuhi syarat kebaharuan putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Undang-Undang Desain Industri di Indonesiadalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia multi tafsir.Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri, unsur kebaruan dapat dinilai dari kombinasi desain yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain kriteria kebaruan dalam desain industri tidak hanya ditentukan berdasarkan tanggal penerimaan pendaftaran pertama akan tetapi juga ditentukan tidak adanya pihak lain yang membuktikan ataupun membantah pendaftaran desain industri tersebut. Oleh karena itu dalam menentukan kriteria kebaruan dalam desain industri yang dilakukan oleh Direkorat jenderal HAKI harus diawali dengan pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan subtantif agar tidak terjadi sengketa di pengadilan dan menimbulkan kerugian bagi pemegang haknya.