HAK ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung)

Abstract

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik agar mampu berbakti dan mengasihi ketika orangtuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orangtuanya telah meninggal dunia, anak merupakan buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orangtua untuk meneruskan keturunannya. Akan tetapi terkadang Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya sehingga cenderung melakukan pengangkatan anak yang merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga. Permasalahan yang timbul yaitu mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat dalam masyarakat hukum adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian menggambarkan: 1) Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Desa Balinuraga khususnya hampir sama karena pada dasarnya menggunakan aturan atau awig-awig yang sama, dan berasal dari satu sumber akan tetapi di masyarakat Balinuraga lebih sederhana baik dari tata cara pengangkatannya ataupun proses upacara adat untuk si anak; 2) Hak anak angkat dalam masyarakat adat Balinuraga terhadapa harta warisan orangtua angkat dan orangtua kandungnnya, haknya terhadap harta warisan orangtua angkatnya adalah sama dengan hak anak kandung, jika si orangtua angkat tidak memiliki anak kandung laki-laki sepenuhnya harta tersebut menjadi hak anak angkat, dan haknya terhadap harta warisan orangtua kandungnya adalah setelah dilakukan upacara adat pemerasan atau pemutusan hubungan leluhur maka anak tersebut putus juga hak terhadap harta warisan orangtua kandungnya, sedangkan hak dan kewajiban lainnya sudah di atur dalam kitab hukum umat Hindu.