IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

Abstract

Pemerintah merupakan salah satu subjek hukum, dan oleh karenanya dapat melakukan tindakan hukum baik dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan ataupun sebagai pejabat. Tindakan hukum pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga Negara, dan ketika tindakan hukum itu melanggar hak-hak warga negara, maka hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut dapat membantu masyarakat dalam hal pengurusan yang berkaitan dengan tanah ataupun pendaftaran hak atas tanah, namun dibalik semua itu banyak pula ditemukan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kinerja tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana pelayanan tersebut masih sangat berbelit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji khususnya tentang pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyebab atau hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyebabkan masih kurangnya tindakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (socio legal research), serta menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penyelenggaraan Pelayanan Publik berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, termasuk dalam kategori baik, hal ini karena sudah sedikitnya menerapkan asas-asas pendaftraan tanah walaupun belum maksimal, dan diharapkan dengan adanya pelayanan yang baik akan terwujud pula penerapan asas-asas pendaftaran tanah sehingga masyarakat akan dengan mudah melakukan proses-proses yang berkaitan dengan pertanahan.