IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERBASIS KEADILAN (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Abstract

Pemblokiran merupakan tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara, sehingga dengan dilakukannya pemblokiran maka untuk sementara waktu segala bentuk perbuatan hukum dan peristiwa hukum tidak dapat dilakukan sampai pemblokiran tersebut dicabut/dihapus. Pelaksanaan pemblokiran oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga di dalam implementasinya nilai keadilan belum dapat diterapkan dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni: 1) Apakah implementasi pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang telah berbasis pada nilai keadilan?; 2) Bagaimana model pemblokiran sertipikat hak atas tanah yang berbasis pada nilai keadilan?; 3) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang? Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 1) Implementasi pelaksanaan pemblokiran telah berbasis pada nilai keadilan apabila pemblokiran didasarkan pada peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 2) Model pemblokiran sertipikat hak atas tanah yang berbasis pada nilai keadilan adalah pemblokiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 3) Akibat hukum yang timbul adalah pemilik sertipikat dan pembeli yang beritikad baik tidak dapat menggunakan, memanfaatkan serta tidak dapat memiliki tanah miliknya dan tidak dapat dilakukan peralihan, pemindahan dan perubahan hak, serta tidak dapat menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan hutang di bank untuk sementara waktu sampai pemblokiran dicabut/dihapus. Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah kerugian baik materiil maupun inmateriil Maka peneliti disini menyarankan Kantor Pertanahan sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di dalam melakukan pemblokiran harus berdasarkan peraturan dan memenuhi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)