KEDUDUKAN ASET DARI YAYASAN YANG BELUM DISESUAIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG YAYASAN (Kajian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/PN Slw)

Abstract

Keberadaan yayasan di Indonesia mempunyai kekuatan yang penuh dengan adanya Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Hal ini menimbulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aset yayasan baik yang bersifat materil maupun immateril harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila disesuaikan berakibat tidakdiakuinya yayasan yang telah berdiri, sehingga pemilik yayasan harus segera melakukan penyesuaian terhadap aset yayasan yang dimilikinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana akibat hukum kedudukan hak pakai sebagai aset yayasan pada yayasan yang belum disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan? (2) Bagaimana penyelesaian terhadap aset yayasan Dewantara Ciptasari menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan sesuai Kajian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/PN Slw? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah (1) Akibat Hukum dari Kedudukan Hak Pakai Sebagai Aset Yayasan Pada Yayasan Yang Belum Disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan akan mengakibatkan tidak diakuinya badan hukum dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan (2) Proses Penyelesaiannya Terhadap Kedudukan Hak Pakai Sebagai Aset Yayasan Pada Yayasan Yang Belum Disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 merupakan kesempatan bagi Yayasan yang selama ini belum menyesuaikan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi ketentuan pendaftaran yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan terbaru. Saran : Hendaknya Pengurus Yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan dengan penyesuaian tersebut pengurus dapat menjaga aset yayasan yang telah ada, dan hendaknya Pemerintah membentuk lembaga Pengawas Yayasan yang khusus menangani aset yayasan.