PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH BEKAS SWAPRAJA ANTARA KERATON KESEPUHAN DENGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON BERBASIS KEADILAN

Abstract

Salah satu sengketa di kota Cirebon yaitu mengenai sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah dari Tanah Swapraja antara Keraton Kesultanan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon, perihal kepemilikan sertipikat atas tanah yang dipunyai oleh Pemerintah tanpa sepengetahuan pihak keraton. Pihak Keraton Kasultanan Kasepuhan menilai hal itu keliru karena tanah Keraton Kasultanan Kasepuhan bukanlah tanah swapraja melainkan tanah wewengkonDari hal itulah penulis tertarik untuk meneliti apakah yang menjadi penyebab sengketa atas tanah bekas swapraja antara keraton Kasepuhan dan Pemerintah kota Cirebon serta sistem penyelesaian sengketa atas tanah bekas swapraja antara keraton Kasepuhan dan Pemerintah kota Cirebon dengan berbasis keadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatanyuridis empiris(sociolegal research) yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperolehmenunjukkan bahwa faktor penyebab sengketa atas tanah bekas swapraja antara keraton Kasepuhan Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon adalah perbedaan persepsi yang di mana pemerintah Kota Cirebon menyatakan Keraton Kasepuhan Cirebon termasuk sebagai tanah Swapraja dan keraton Kasepuhan sebaliknya menyatakan sebagai tanah wewengkon kemudian sistem atau cara penyelesaian sengketa tanah sebaiknya di lakukan dengan jalur Non litigasi yaitu di cari jalan tengah dengan cara win win solution, karena jalur Litigasi sampai saat ini tidak menyelesaikan masalah.