PENERAPAN AZAS AMAN DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BEKASI

Abstract

Wujud dari tujuan dan azas dari pendaftaran tanah adalah dengan diterbitkannya sertipikat. Sertipikat menurut Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sehingga para pemegang hak dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Dalam penerapannya berbagai isu/masalah sertipikat tanah yang terjadi selama ini salah satunya berbentuk sengketa karena sertipikat hak atas tanah tumpang tindih/overlapping. Azas pendaftaran tanah terutama azas aman yang dimaksudkan agar pendaftaran tanah dapat dijalankan secara teliti dan cermat tidak tercapai, sehingga terjadinya sengketa atas tanah yang tumpang tindih/overlapping tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penerapan azas aman dalam pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi; bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat agar tidak terjadi tumpang tindih/overlapping; bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang tumpang tindih/overlapping. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis penerapan azas aman dalam pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, untuk mengkaji dan menganalisis peran Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat agar tidak terjadi tumpang tindih/overlapping, untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah yang tumpang tindih/overlapping. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara dan bahan bahan pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan azas aman di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam proses sertipikasi telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan menjalankan azas pendaftaran tanah dan azas pemerintahan yang baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam menerbitkan sertipikat agar tidak terjadi tumpang tindih/overlapping tentunya sangat diupayakan untuk dijalankan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala, antara lain karena belum adanya peta pendaftaran yang sistematik atau belum lengkap, ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah dan adanya itikad tidak baik dari pemegang hak. Saran dari permasalahan ini Peta pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan harus selalu dikaji ulang, dan melakukan pengukuran ulang apabila diperlukan, plooting atau cek lokasi untuk menghindari adanya sertipikat yang tumpang tindih/overlapping dan aparat Kantor Pertanahan harus bersikap kooperatif kepada masyarakat dan sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum agar masyarakat memiliki itikad baik dalam penguasaan bidang tanah dan pendaftaran hak atas tanah.