PERLINDUNGAN HUKUM PENGUASAAN YURIDIS HAK ATAS TANAH EX EIGENDOM DI KELURAHAN MAYANGAN KAB. PEKALONGAN (Studi Kasus Sengketa Hak Atas Tanah Ex Eigendom No. 775a)

Abstract

Penguasaan tanah oleh warga yang tidak dilandasi bukti kepemilikan hak atas tanah, dan ketidakpastian pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional menjadi akar konflik penguasan dan kepemilikan hak atas tanah ex eigendom No. 775a di Kel Mayangan Kab. Pekalongan. Kondisi ini yang membuat penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Penguasaaan Yuridis Hak Atas Tanah Ex Eigendom di Kelurahan Mayangan Kab. Mayangan. Permasalahan yang diajuakan yaitu Mengapa terjadi sengketa penguasaan hak atas tanah ex eigendom No no 775a di Kel. Mayangan Kab. Pekalongan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap penguasaan yuridis hak atas tanah ex eigendom no 775a di Kel. Mayangan Kab. Pekalongan, Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah ex Eigendom no 775a di Kel. Mayangan Kab. Pekalongan menuju tertib administrasi pertanahan ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan serta wawancara. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan teori hukum progresif untuk mendapatkan deskripsi terhadap permasalahan hukum yang diajukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permasalahan Hukum Penguasaaan Yuridis Hak Atas Tanah Ex Eigendom di Kelurahan Mayangan Kab. Mayangan terjadi akibat dari faktor BPN dan Pemerintah yaitu tidak singkronnya kebijakan penerapan Perda, UUPA, Peraturan Pemerintah Pertanahan lainnya sehingga tidak ada kepastian kepemilikan hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak, untuk menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan upaya penyelesaian berupa pemberian kompensasi/ganti rugi bagi bekas yang memegang hak tersebu. Rekomendasi Untuk mencegah/mengurangi konflik pertanahan, diperlukan politik agraria yang berkeadilan dan mensejahterakan seluruh rakyat serta komitmen kuat untuk mengawasi dan mengevaluasi secara efektif dan efisien.