PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peranan yang penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan tugas dan jabatannya seorang PPAT harus selalu dilandasi pada suatu integritas, kejujuran dan nilai moral yang tinggi dari pihak PPAT sendiri karena hasil pekerjaannya yang berupa akta-akta sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan. PPAT yang tidak melaksanakan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik merupakan suatu permasalahan yang serius karena dapat merugikan berbagai pihak, oleh sebab itu sangat penting untuk diteliti mengenai implementasi pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum PPAT (dalam hal pembinaan dan pengawasan) serta pertanggung-jawaban PPAT dikala akta otentik yang dibuatnya mengandung cacat hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi yuridis dan empiris sebagai alat bantu. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dalam bentuk wawancara terhadap berbagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan PPAT dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan/BPN setempat dan juga dibantu oleh organisasi IPPAT dalam segi pengawasan kode etik. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap PPAT masih belum bisa dijalankan dengan optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yaitu minimnya personel Kantor Pertanahan/BPN dalam melaksanakan pengawasan karena jumlah PPAT di Kota Semarang mencapai 170 orang. Kesulitan yang dihadapi oleh IPPAT yaitu banyaknya PPAT yang acuh tidak acuh terhadap seminar-seminar dan rapat yang diadakan oleh IPPAT sehingga banyak PPAT yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Bentuk pertanggungjawaban PPAT dikala akta otentik mengandung cacat hukum yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.