UPAYA NON LITIGASI SENGKETA SENGKETA OBYEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN TEGAL

Abstract

Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Groose Acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait nasabah bank (debitor) wanprestasi, dan tanah yang dijadikan jaminan oleh nasabah bank (debitor) tersebut telah dibangun rumah, kemudian dijual kepada pihak lain (pembeli tanah dan rumah) yang hasil penjualannya tidak diberikan kepada bank sebagai kewajiban pembayaran kredit debitor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah Teori triadism Law dan Kebijakan Publik. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap transaksi jual beli tanah yang sedang dibebani Hak Tanggungan di Kabupaten Tegal yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, “apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Jika benda yang dijadikan objek jaminan telah dijual oleh debitur kepada pihak lain, bank tetap dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan yakni “Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada, selain itu perlindungan hukum terhadap kedudukan pihak pembeli tanah yang beritikad baik atas pembelian dengan pembayaran lunas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan di Kabupaten Tegal yaitu dengan dasar pembeli tanah memiliki hak untuk mendapatkan seutuhnya kepemilikan tanah dengan diberikannya sertifikat hak milik atas tanah. Saran dari penelitian ini adalah kepada masyarakat disarankan agar perjanjian jual beli atas tanah dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris/PPAT, sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum terhadap kedudukan para pihak (pihak pemilik tanah dan pihak pembeli tanah), dari sengketa atas jual beli tanah yang bersangkutan dapat diminimalisir.