ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TANAMAS INDUSTRY COMMUNITY DENGAN KARYAWAN DI KOTA CIREBON

Abstract

Perjanjian standar dalam kontrak kerja mensyaratkan bagi pihak yang membutuhkan pekerjaan dengan kesepakatan take it or leave it. Tanpa menjunjung prinsip konsensualisme yang berdasarkan kehendak bebas dari para pihak dan asas itikad baik. Selain itu kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai bargaining position yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam perjanjian kerja yang semacam itu akhirnya akan melanggar nilai-nilai keadilan bagi masyarakat khusunya para pencari kerja. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dan Tanamas Industry Community di Kota Cirebon serta efektivitas hukum dalam penerapan asas kebebasan berkontrak antara Tanamas Industry Community dengan karyawan di Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa yang menjadi alasan pihak PT. Pagilaran mengikat buruh dengan perjanjian kerja adalah apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pekerja tetap, dan pekerja tidak mempunyai pekerjaan lagi, perusahaan tetap harus memberikan: ASTEK; Tunjangan; Cuti 12 hari; dan Upah 1 (satu) bulan penuh, terkait implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara buruh dan PT. Pagilaran di Kabupaten Batang jika ditinjau dari isi perjanjian untuk waktu tertentu tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas serta dapat merugikan pihak buruh atau karyawan karena sebagian dari isi perjanjian kerja tersebut mewajibkan buruh atau karyawan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahan, dan karena hal tersebut dapat berdampak merugikan salah satu pihak yaitu buruh. Saran dari penelitian ini adalah kepada Pemerintah serta akademisi dapat memberikan penyuluahn tentang artin pentinganya hukum perjanjian terhadap masyarakat khususnya terhadap pekerja/buruh serta pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara perusahaan dengan karyawan agar disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat terwujdunya nilai kepastian hukum serta keadilan bagi parapihak khususnya terhdap hak-hak karyawan.