KEBIJAKAN PENGATURAN HARMONISASI HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING BERORIENTASI PADA NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia)

Abstract

Hukum Indonesia, mengatur warga negaranya yang dapat memiliki tanah di Indonesia. Orang asing hanya dapat menggunakan hak pakai, yang hanya berlaku selama beberapa periode waktu tertentu dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya habis. Kebijakan pemerintah yang mengatur soal kepemilikan properti oleh orang asing dinilai perlu diharmonisasikan lagi, sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi orang asing membeli property. Pasalnya terdapat beberapa aturan yang dianggap belum bersinergi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dengan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 29 Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan hak atas tanah terhadap pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing terjadi disharmonisasi ? dan bagaimana konsep pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berorientasi pada nilai keadilan social. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Socio Legal, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan meneliti bekerjanya hukum empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat mengenai konsep pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berorientasi pada nilai keadilan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan bagi Warga Negara Indonesia kepemilikan hak atas tanah khususnya berkaitan dengan properti dan investasi. Konsep pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berorientasi pada nilai keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat.