AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES DENGAN C.V. ARIA DUTA

Abstract

Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta? dan Kedudukan Perjanjian Pemborongan Yang Disebabkan Overmacht Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Dengan C.V. Aria Duta? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Hasil pembahasan permasalahan adalah bahwa (1) Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2016, tanggal 21 Oktober 2016. Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah akan memberikan perlindungan yang obyektif dan otentik apabila terjadi wanprestasi yang merugikan negara, kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibuat dengan akta Notaris akan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat para pihak tanpa perlu bukti tambahan.(2) Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka pihak kontraktor CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa. Saran : Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan bangunan. Bagi pemberi tugas hendak memberikan peringatan kepada pemborong tatkala terjadi wanprestasi. Dan pengawas harus melakukan pengawasan yang ketat dan insentif.