PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.1392/Pdt.G/2016/PA.Smg)

Abstract

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang suami memiliki istri lebih dari seorang, apabila dalam hukum agamanya diperbolehkan. Agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang, hal tersebut pun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab IX tentang beristri lebih satu orang. Namun demikian tidak serta merta seorang suami dapat beristri lebih dari seorang adapun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang- undangan dan juga(KHI), salah satunya yaitu atas izin dari Istri pertama dan juga izin dari Pengadilan. Saat ini banyak terjadi Perkawinan Poligami tanpa izin Istri Pertama dan juga Tanpa izin dari Pengadilan, seperti yang terjadi dalam Putusan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang, yang mana diketahui bahwa perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinannya adalah perkawinan yang tanpa seizin dari istri pertama dan juga dari Pengadilan. Penulisan ini bertujan untuk mengetahui bagaimana legalitas perkawinan poligami yang terjadi tanpa izin Pengadilan Agama dalam putusan Pembatalan Perkawinan,yang terjadi di Pengadilan agama Semarang, selain itu apakah dapat dilakukan pembagian harta bersama antara ketiga pihak yang bersangkutan dan juga bagaimana akibat hukum dari pada putusan Pengadilan Agama tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggunakan data primer dari hakim pengadilan Agama melalui wawancara dan data sekunder melalui srudi kepustakaan. Seluruh data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu legalitas dari perkawinan yang bersangkutan adalah tidak sah, merupakan cacat hukum karena dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur.Pembagian harta yang dilakukan adalah pembagian harta hanya antara pihak yang telah bercerai saja, Pihak yang bercerai dapat mengajukan gugatan pembagian harta kepada Pengadilan agama yang nantinya akan diputuskan dalam persidangan.Suatu putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut, hal itu sesuai dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dan juga dalam Pasal 75 huruf a. Banyaknya problematika yang terjadi,seharusnya membuat kesadaran bagi suami yang akan berpoligami, hendaknya memenuhi aturan yang telah ditentukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.