PENGALIHAN HAK ATAS TANAH GIRIK BERDASARKAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI SECARA NOTARIIL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/G/1998/PN.JKT.TIM)

Abstract

Tanah merupakan salah satu unsur kehidupan yang penting sehingga status kepemilikannya harus pasti. Kepemilikan atas tanah dapat terjadi pada hak milik yang berupa tanah girik. Tanah girik dapat diperjualbelikan berdasarkan kehendak dari pemilik hak tersebu. Akan tetapi proses perpindahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para pihak yang berkepentingan bisa diwakilkan oleh kuasanya dalam proses jual beli tersebut. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa ahli waris menggugat perkara perdata Nomor: 104/Pdt/G/1998/PN.JKT.TIM? (2) Bagaimana pertimbangan hakim atas keputusan perkara perdata Nomor: 104/Pdt/G/1998/PN.JKT.TIM? (3) Bagaimana keabsahan pengalihan tanah girik yang dilakukan secara notarial dalam pendekatan sosial? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosio legal yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Alasan Ahli Waris Menggugat Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/G/1998/PN.JKT.TIM adalah bahwa para pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak mempunyai itikad tidak baik yang bermaksud untuk menguasai tanah / bagian dari penggugat yang akan dilaksanakan proses jual beli tanah warisan tersebut. Sehingga penggugat mengalami kerugian atas tanah waris yang merupakan haknya. (2) Dasar Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/G/1998/PN.JKT.TIM adalah Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugiaan materill dan atau kerugian immatertil dengan mengacu pada usaha dari para tergugat yang bermaksud untuk menguasai tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. (3) Keabsahan Pengalihan Tanah Girik Yang Dilakukan Secara Notarial Dalam Pendekatan Sosial yaitu kekuatan pembuktian dari girik ini dilihat dari macam-macam alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mana adanya keterangan secara tertulis, adanya saksi, adanya pengakuan dari para pihak dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam macam-macam alat bukti. Saran : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden harus mampu untuk melakukan rule braling atas pembuatan perubahan perundang-undanganan mengenai Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional segera melakukan pembenahan dan menerapkan online system pada pendaftaran tanah melalui pembenahan Database yang akuntable, Kantor Pertanahan Jakarta Timur harus bekerjasama yang baik dengan antar instansi, dan Bagi masyarakat sendiri tentunya harus taat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.