IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERHADAP HAK PENGELOLAAN “SURAT HIJAU”

Cesaria , Pranjaningtyas and Fifiana , Wisnaeni (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERHADAP HAK PENGELOLAAN “SURAT HIJAU”. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

887Kb

Abstract

Tanah merupakan salah satu bagian sangat penting dalam kehidupan manusia, pentingnya tanah tersebut mengakibatkan tingginya kebutuhan terhadap tanah dan berbanding lurus dengan timbulnya masalah – masalah mengenai pertanahan. Dewasa ini, sebagian besar tanah di Kota Surabaya bukan merupakan hak atas tanah atau tanah milik masyarakat Surabaya sendiri melainkan masih dibawah penguasaan Pemerintah Kota Surabaya, dengan pemberian sertipikat hijau atau dikenal dengan istilah “Surat Hijau”. Oleh karena hal tersebut, maka pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya, namun ternyata masi banyak warga pemegang surat hijau yang belum melakukan permohonan pelepasan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab warga pemegang surat hijau tidak segera melakukan permohonan pelepasan tanah dan dampak terhadap berlakunya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelepasan tanah aset Kota Surabaya yang dilakukan dengan ketentuan berupa subjek dan objek pelepasan tanah dan beberapa persyaratan yang diajukan secara tertulis. Mayoritas warga pemegang surat hijau tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut diatas yang menjadi penyebab warga pemegang surat hijau tidak segera melakukan pelepasan tanah aset daerah. Adapun dampak terhadap pelepasan tanah aset daerah di Kota Surabaya, dampak positif bagi pemerintah berupa kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, dampak negatif yang didapat pemerintah Kota Surabaya adalah perlunya biaya yang besar dalam pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, dan dampak positif yang didapat warga Kota Surabaya pemegang surat hijau yaitu adanya kepastian mengenai hubungan hak antara pemegang surat hijau dengan tanahnya, dampak negatif yang didapat masyarakat adalah warga harus mengeluarkan biaya yang besar terhadap pembayaran kompensasi. Pelaksanaan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya sudah terealisasi sesuai dengan harapan para warga Kota Surabaya, dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya secara rutin kepada warga Kota Surabaya dengan tujuan dapat berlangsung dengan baik pelaksanaan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Hak Pengelolaan, Izin Pemakaian Tanah, Surat Hijau.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70907
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:23 Mar 2019 13:42
Last Modified:23 Mar 2019 13:42

Repository Staff Only: item control page