Implikasi Pengadaan Lahan Relokasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Suryokusumo Tlogosari Di Semarang

Abstract

Relokasi pedagang kaki lima Tlogosari ke shelter jalan Taman Suryokusumo masih menuai polemik diantara para pedagang. Sebagian pedagang kaki lima yang sudah bertahu-tahun di sepanjang jalan Raya Tlogosari banyak mendapatkan keluhan seperti halnya tempat yang kurang strategis dikarenakan susah di jangkau orang untuk ke lokasi. Kota seperti halnya Semarang merupakan ajang pertemuran dinamika sosial masyarakat. Segala fenomena berlangsung sehingga sering ditemukan konflik dalam pengaturan lingkungan Permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai proses pengadaan lahan relokasi kaki lima Suryokusumo Tlogosari di Semarang dan mengenai implikasi pengadaan lahan terhada hukum, sosial ekonomi dan lingkungan hidup relokasi pedagang kaki lima Suryokusumo Tlogosari di Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa Undan-Undang No 5 Tahun 1960, Undang-Undang No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan, PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadan lahan untuk relokasi pedagang kaki lima pasar Suryokusumo Tlogosari dilakukaan oleh pemerintah Kota Semarag karena jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi awal. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolan harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Pemberian Hak Guna Bangunan digunakan oleh pedagang kaki lima hanya 3 tahun dan bisa di jaminkan hanya 2 tahun yang 1 tahun digunakan permohonan perpanjangan. Adapun implikasinya terhadap relokasi adalah Lokasi tempat relokasi ke shelter Suyokusumo yang tidak strategis mengakibatkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan relokasi tersebut, Mempunyai status tempat berdagang dan kepastian usaha, Lingkungan relokasi yang sepi jauh dari jangkauan pembeli. Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat seharusnya lebih berorientasi kepada pemanfaatan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Pengelolaan mengenai keberadaan pedagang kaki lima seharusnya menimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat keberadaan pedagang kaki lima