PERUBAHAN HAK ATAS TANAH DARI STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI KOTA PEKALONGAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN)

Abstract

Fokus studi ini adalah tentang Perubahan Hak Atas Tanah dari Status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Studi ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di daerah tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perubahan hak atas tanah di Kota Pekalongan, serta mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah tersebut. Penulisan Tesis ini membahas 2 (dua) permasalahan, pertama yaitu apakah kendala yang melatarbelakangi masyarakat Kota Pekalongan dalam melakukan perubahan hak atas tanah dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik? Kemudian yang kedua mengenai bagaimana akibat hukum dalam melakukan perubahan hak atas tanah dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik? Untuk menganalisis 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, maka dilakukanlah penelitian di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Penulis melakukan penelitian secara deskriptif dengan metode yuridis empiris. Artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga dibuat penelitian kepustakaan serta meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Dari penelitian yang dilakukan dan dianalisis hasilnya diperoleh yaitu terdapat beberapa kendala yaitu seperti pihak pemohon dalam melakukan proses perubahan hak atas tanah tidak melengkapi berkas permohonan. Kemudian juga terdapat akibat hukum seperti status hak atas tanah menjadi lebih tinggi yaitu dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, tanah Hak Milik mempunyai kekuatan yang sempurna, dan Sertipikat Hak Milik merupakan alat bukti yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kota Pekalongan telah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan/ kekurangan, dan semuanya telah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur mengenai perubahan hak-hak atas tanah yang berlaku.